Israel & Hizbullah Sepakati Gencatan Senjata 60 Hari

Bloomberg, Israel telah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata selama 60 hari dengan kelompok Hizbullah, setelah berminggu-minggu pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Langkah ini menjadi awal dari upaya mengakhiri konflik yang telah menewaskan ribuan orang.

Presiden Joe Biden, dalam pernyataan di Gedung Putih pada Selasa (26/11/2024), menyatakan bahwa semua pihak telah sepakat untuk gencatan senjata yang akan “mengakhiri konflik yang menghancurkan antara Israel dan Hizbullah.” Biden juga menegaskan bahwa AS “tetap siap menyelesaikan serangkaian kesepakatan bersejarah dengan Arab Saudi, termasuk pakta keamanan dan jaminan ekonomi” untuk kawasan tersebut.

Sebelumnya pada hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan membawa usulan gencatan senjata ini ke pemungutan suara di kabinet keamanannya, yang akhirnya menyetujui rencana tersebut. Netanyahu mengatakan bahwa Israel kini dapat memfokuskan upaya pada “ancaman Iran” dan meningkatkan tekanan dalam perang melawan Hamas di Jalur Gaza.

Usulan gencatan senjata ini muncul setelah utusan utama Biden untuk Timur Tengah, Amos Hochstein, melakukan perjalanan bolak-balik antara Israel dan Lebanon untuk mengakhiri konflik sebelum Presiden terpilih Donald Trump resmi menjabat pada Januari mendatang.

Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa kedua negara akan bekerja sama dengan Israel dan Lebanon untuk memastikan kesepakatan ini “dilaksanakan sepenuhnya dan ditegakkan” serta mencegah “siklus kekerasan baru.”

Kesepakatan gencatan senjata 60 hari ini dapat membuka jalan bagi perdamaian yang lebih permanen setelah lebih dari satu tahun pertempuran yang menghancurkan wilayah perbatasan Lebanon-Israel. Konflik ini juga membuat Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Beirut dan kota-kota Lebanon lainnya.

Namun, pembicaraan untuk gencatan senjata jangka panjang kemungkinan akan menghadapi tantangan berat. Israel ingin Hizbullah menarik pasukan dan senjatanya dari wilayah perbatasan di Lebanon selatan, dengan pasukan PBB dan militer Lebanon bertugas memantau wilayah tersebut. Permintaan ini sesuai dengan resolusi PBB 1701, yang mengakhiri perang antara kedua pihak pada 2006.

Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menyatakan bahwa pemerintahnya berkomitmen meningkatkan kehadiran militer di perbatasan sebagai bagian dari rencana gencatan senjata, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Nasional Lebanon.

Namun, Netanyahu menegaskan bahwa durasi gencatan senjata ini tergantung pada situasi di Lebanon. “Jika Hizbullah memilih untuk bersenjata kembali, kami akan menyerang,” katanya.

Kesepakatan ini juga menuai perbedaan pendapat di Israel. Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, menentang kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai “kesalahan serius.” Dalam unggahannya di media sosial X, ia menyatakan bahwa “gencatan senjata pada tahap ini tidak akan mengembalikan warga utara ke rumah mereka, tidak akan menghalangi Hizbullah, dan sebenarnya melewatkan peluang bersejarah untuk menghancurkan mereka secara menyeluruh.”

Harga minyak dan emas mengalami penurunan pekan ini karena para trader optimistis bahwa gencatan senjata dapat meredakan ketegangan di Timur Tengah. Nilai tukar shekel Israel juga menguat.

Selama dua bulan terakhir, sekitar 3.100 orang tewas di Lebanon akibat serangan udara dan darat Israel. Sebanyak 1,2 juta orang, atau lebih dari seperlima populasi Lebanon, telah kehilangan tempat tinggal.